• Beranda
  • Cerpen
    • fiksi-romantis-sampulnya-saja Kadang suatu realitas tidak dapat disampaikan apa adanya. Cerita hadir sebagai salah satu jalan terang dari kebuntuan akan hal-hal yang demikian. Mengutip kata-kata Seno Gumira Ajidarma: “Ketika jurnalisme bungkam, maka saatnya sastra bicara.” Apakah Anda merasa juga demikian? Rubrik ini disediakan untuk mewadahi karya-karya fenomenal Anda.
  • Review
  • Fiksi Kilat
    • fiksi-romantis-sampulnya-saja Kadang suatu realitas tidak dapat disampaikan apa adanya. Cerita hadir sebagai salah satu jalan terang dari kebuntuan akan hal-hal yang demikian. Mengutip kata-kata Seno Gumira Ajidarma: “Ketika jurnalisme bungkam, maka saatnya sastra bicara.” Apakah Anda merasa juga demikian? Rubrik ini disediakan untuk mewadahi karya-karya fenomenal Anda.
  • Esai
    • kronik-tips-menulis-esaiKadang sebuah pemikiran perlu disampaikan secara serius tapi santai. Esai memberi ruang bagi Anda yang ingin menyampaikan ide, gagasan, dialektika dan sebagainya bagi kemajuan masyarakat pada umumnya dan dunia buku pada khususnya. Tentu kami akan sangat menghargai jika gagasan Anda tidak melupakan buku, -entah sebagai bahan kajian maupun sebagai referensi. Anda punya ide? Tulis esai Anda di sini.
  • Di Balik Layar
    • kekerasan-di-sekolah-dan-buku-bacaan-anakKetika kita mengagumi sebuah buku, kadang kita tidak tahu bagaimana proses buku tersebut lahir. Atau, perjuangan macam apa yang telah dilakukan penulisnya, atau bahkan bagaimana sebuah buku berpengaruh besar pada kehidupan manusia di kemudian hari. Rubrik ini menyajikan rahasia-rahasia di balik layar dunia buku yang kadang terlupakan begitu saja. Rahasia apa yang ingin Anda bagikan kepada khalayak?

  • Inspirasi
    • inspirasi-menulisInspirasi dibutuhkan ketika orang kehabisan ide menulis. Atau ketika Ada yang kadang kehilangan hasrat membaca. Rubrik inspirasi mencoba menghadirkan artikel-artikel yang akan membangkitkan gairah Anda untuk kembali menulis dan menghasilkan tulisan-tulisan spektakuler. Anda ingin memberi inspirasi kepada pembaca Portal Berita Buku? Kami tidak sabar menunggu inspirasi dari Anda.

  • Sosok
    • penyair-kondang-1Sosok menghadirkan informasi-informasi seputar dunia seorang penulis. Mungkin Anda ingin bercerita bagaimana keseharian seorang penulis, apa yang dikerjakan atau memaparkan bagaimana cara seorang penulis menghasilkan tulisan bagus. Atau mungkin sekadar ingin tahu bagaimana seorang penulis tidur atau kapan dia piknik.

  • Digital
    • literasi-digital-dunia-mayaZaman terus berkembang. Dewasa ini, cara manusia menulis dan membaca tidak dapat terlepas dari kemajuan teknologi. Rubrik digital disediakan untuk membantu Anda mengenali sekaligus menggunakan kemajuan teknologi bagi penulis dan pembaca. Ingin berkontribusi? Mulailah menjadi penulis profesional di Portal Berita Buku.

  • SerbaSerbi
    • serba-serbi-menulis-bukuRubrik serba-serbi merupakan tempat Anda menyampaikan peristiwa-peristiwa seputar kepenulisan dan perbukuan dari berbagai belahan dunia dengan cara yang ringan dan menyenangkan. Atau mungkin itu terlalu jauh. Bisa jadi peristiwa yang terjadi sangat dekat dengan Anda. Seseorang jadi kaya-raya karena menemukan buku di kakus misalnya. Kenapa tidak? Kirim saja artikel Anda di Portal Berita Buku.

  • Akun Saya
gedung-dpr-ri

Menilik “Miringnya” Gedung Nusantara I Dibalik Kinerja DPR

dibaca 190 kali

Tersedianya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung kinerja lainnya memang perlu diperhatikan oleh setiap kementerian/lembaga demi terciptanya prinsip efisiensi dan efektifitas untuk mencapai tujuan yang strategis.  Apalagi adanya fasilitas tersebut sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja di tengah bayang-bayang target kinerja yang terus meningkat tiap tahun, mengingat semakin kompleksnya perkembangan dunia digital saat ini. Namun, hal tersebut dirasa kurang tepat jika semua kementerian/lembaga melakukan revaluasi terhadap setiap aset yang dimiliki serta melakukan pembaruan terhadap aset yang dinilai masih cukup layak untuk digunakan mengingat ruang fiskal Indonesia yang masih sangat terbatas. Jika hal itu tetap dilakukan maka kemungkinan yang terjadi pembiayaan akan meningkat signifikan dalam anggaran tahun berjalan. Reformasi penerimaan negara yang masih sangat terbatas tentu akan berakibat pada lemahnya kredibilitas anggaran di tengah polemik utang yang terus meningkat era kabinet kerja. Pembangunan infrastruktur terutama untuk daerah tertinggal yang sedang di genjot pemerintah, jauh lebih penting daripada mengutamakan pembangunan aset para birokrat dan lembaga politis yang semata-mata dilandasi adanya ketidakpuasan fasilitas yang masih laik pakai.

Beberapa waktu lalu pemerintah bersama DPR mengesahkan RUU Anggaran 2018. Publik kembali dikejutkan dengan adanya permintaan para wakil rakyat yang ingin menambah pagu anggaran khusus untuk membangun sebuah gedung baru sebagai pengganti Gedung Nusantara 1 yang dianggap kurang laik pakai dan sudah terlihat miring. Tak tanggung-tanggung anggaran untuk membangun gedung tersebut diperkirakan mencapai 600 triliun. Rencana pembangunan gedung baru tersebut telah disepakati oleh MPR, DPR, dan DPD. Adapun Gedung Nusantara 1 terdiri dari 23 lantai yang dipakai oleh 560 anggota dewan periode 2014-2019 bersama staf-stafnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk periode mendatang jumlah anggota dewan akan bertambah menjadi 575, dimana setiap anggota mendapatkan dua orang asisten pribadi dan lima orang staf. Alasan over kapasitas inilah yang membuat para wakil rakyat ingin membangun gedung baru. Selain over kapasitas, para anggota dewan juga mengklaim bahwa gedung tersebut sudah terlihat miring sebesar 7 derajat. Namun, berdasarkan uji yang dilakukan oleh Balitbang KemenPUPR hal tersebut tidaklah benar, karena jika Gedung Nusantara 1 DPR miring 7 derajat, maka akan mengalami simpangan sejauh 8 meter. Dengan simpangan sejauh itu, mestinya gedung tersebut sudah tidak kuat menopang bebannya.

Sebagai lembaga politik yang pro publik, sudah seharusnya DPR mengutamakan prinsip aspiratif yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara sebagaimana memaknai sumpah/janji anggota DPR dalam pasal 78. Perkembangan teknologi informasi yang kian pesat justru membuat rakyat semakin kritis dan melek terhadap kinerja anggota dewan. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap wakil rakyat sudah cukup membuktikan buruknya kinerja DPR selama ini. Terlebih banyak kasus penyimpangan anggaran sejumlah mega proyek yang turut melibatkan anggota DPR menambah betapa buruknya integritas mereka di era modernisasi birokrasi yang serba transparan dan profesional. Tentu, kita tidak bisa menilai sebuah lembaga sebesar DPR hanya dari satu sisi saja. Lalu, apa saja yang menjadi ukuran kinerja DPR?

Sebelum menilai kinerja DPR kita harus memahami betul fungsi DPR sebagaimana diatur dalam undang-undang diantaranya fungsi legislasi, pengawasan dan penganggaran. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya DPR tidak bisa berjalan sendirian, akan tetapi harus bersinergi terhadap pemerintah, meskipun pada akhirnya dalam hal-hal tertentu peran DPR menjadi dominan daripada pemerintah. Misalnya menyelenggarakan pendidikan politik melalui partai politik, mengesahkan peraturan undang-undang, serta melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan terpilih untuk mencapai tujuan bangsa. Sehingga ketiga fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fungsi legislasi merupakan kegiatan pembentukan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan hingga penetapan dan pengundangan. Perencanaan pembentukan undang-undang tersebut dibuat melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dimana undang-undang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. Disini perlu adanya konsistensi dan ketegakan hukum yang berkeadilan. Pada periode 2015-2019 pemerintah bersama DPR telah menyepakati Prolegnas sejumlah 160 RUU. Pada sidang tahunan 2014-2015 DPR berhasil mengesahkan 3 RUU menjadi UU dan pada sidang tahunan 2015-2016 DPR berhasil mengesahkan 16 RUU menjadi UU serta pada sidang tahunan 2016-2017 DPR berhasil mengesahkan 17 RUU menjadi UU. Sehingga masih terdapat 124 RUU yang belum diselesaikan untuk tahun 2015-2019. Sementara di tahun 2017 target Prolegnas yang harus diselesaikan pembahasan dan disahkan menjadi undang-undang terdapat 50 RUU. Namun, tampaknya kinerja DPR yang begitu dinamis menjadi faktor utama penyebab lambatnya realisasi Prolegnas di tahun 2017. Hingga agustus 2017 DPR dan Pemerintah baru menyelesaikan pembahasan sekitar 5 RUU menjadi undang-undang diantaranya UU tentang jasa konstruksi, UU tentang perbukuan, UU tentang kebudayaan, UU tentang arsitek dan UU tentang pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen terhadap Prolegnas yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah selama ini masih kurang. Sangat disayangkan sekali jika prioritas kerja anggota DPR yang belum terfokus pada penyelesaian target legislasi hanya dikarenakan sejumlah permasalahan internal sehingga turut memperlambat proses pembentukan undang-undang.

Selain menyelenggarakan fungsi legislasi, DPR juga menyelenggarakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk kehidupan seluruh masyarakat. Pelaksanaan fungsi legislasi dilakukan melalui rapat-rapat, kunjungan kerja hingga pembentukan Panja. Pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilakukan melalui penggunaan hak DPR seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Namun sayangnya, penggunaan hak-hak tersebut terkadang tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Salah satu contohnya yang terjadi pada beberapa waktu lalu yaitu hak angket terhadap lembaga antirasuah (KPK) yang menimbulkan stigma kurang baik terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagaimana tidak? Berdasarkan putusan MK pada tahun 2006, KPK digolongkan sebagai lembaga yudikatif yang tidak bisa diberikan hak angket oleh DPR. KPK merupakan lembaga yang sifatnya independen dan tidak dapat dicampurtangani oleh siapapun termasuk DPR. Kewenangan hak angket tersebut juga dapat melanggar pasal 79 ayat (3) tentang MD3 karena hak angket DPR terhadap KPK tidak memenuhi unsur penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, tak heran jika sejumlah aktifis dan pakar hukum mengajukan judicial review ke MK mengenai pasal tersebut.

Sementara itu, dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPR mempunyai peran yang sangat kuat secara politik dan konstitusi. Sebagaimana diatur dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jika DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan oleh pemerintah maka pemerintah harus menjalankan APBN tahun lalu. Komisi dan Badan Anggaran yang merupakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mempunyai kewenangan untuk membahas dan menetapkan APBN setiap tahun. Pembahasan RAPBN tentu dilakukan secara transparan dan terbuka, terlebih diera kemudahan akses informasi masyarakat semakin ingin tahu kinerja para wakil rakyat pilihannya di DPR. Sebelum membahas RAPBN tahun berjalan, pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan menyampaikan terlebih dahulu Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) agar nantinya APBN tahun berjalan tetap terlaksana sesuai rencana dan terjaga kredibilitasnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri di tengah kompleksitas kondisi perekonomian dunia yang saling berpengaruh, pemerintah harus tetap menjaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia terus meningkat dari tahun sebelumnya. Sehingga  mampu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Pada tahun 2018 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4%  atau lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 5,2%. Selain itu, dalam postur RAPBN tahun 2018 defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 325,9 triliun, dimana penerimaan negara mencapai Rp 1.878,4 triliun dan belanja negara mencapai Rp 2.204,4 triliun. Belanja negara tersebut digunakan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 1.443,3 triliun dan TKDD sebesar Rp 761,1 triliun. DPR sendiri termasuk dalam 10 besar lembaga yang menggunakan anggaran mencapai Rp 5,7 triliun dalam RAPBN 2018, atau meningkat sebesar Rp 1,4 triliun dari pagu anggaran tahun sebelumnya. Selain itu, anggaran penataan kawasan parlemen pada tahun 2018 mencapai Rp 500 miliar. Rencananya proyek tersebut dimulai pada tahun 2018 dengan menggunakan sistem anggaran multi years. Tentu bukanlah anggaran yang sedikit untuk merealisasikan kegiatan tersebut. Sebagai wakil rakyat seharusnya memahami kondisi perekonomian dan kemampuan fiskal Indonesia yang sangat terbatas. Disisi lain, para anggota dewan harusnya menyadari bahwa bukan hanya sarana dan prasarana yang diutamakan dalam memperbaiki kinerja, melainkan perlu adanya peningkatan sumber daya manusia secara internal. Sehingga, pemikiran-pemikiran dan gagasan yang dimplementasikan dalam berbagai kebijakan bersama pemerintah dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tepat di bulan kemerdekaan ini DPR genap berusia 72 tahun. Saya berharap di usia yang tak lagi muda ini dapat menjadi momentum bagi para wakil rakyat untuk terus memperbaiki kinerja yang berdampak pada kemakmuran rakyatnya.

referensi:

Laporan kinerja DPR tahun 2014-2015

Advertorial RAPBN 2018

Jakarta, 29 Agustus 2017

, , , ,

Belum ada tanggapan.

Beri Tanggapan