Sekolah Sehari Penuh

Dahulu, sekolah memang diartikan sebagai waktu luang. Di waktu luang itu, tubuh dan juga pikiran bisa diajak lebih santai dalam belajar. Sekolah memang tak memiliki aturan-aturan yang ketat, ruang dan kelasnya pun begitu fleksibel. Guru bisa mengajak mereka para murid belajar di rumah mereka, di halaman, jalan-jalan di perkampungan, atau ke pegunungan dan tempat yang bernuansa alam.

            Tentu saja sekolah di masa lalu memang memiliki kesan membahagiakan dan menyenangkan. Ki Hadjar Dewantara saja menamai sekolah dengan sebutan “taman”. Sebutan “taman” tentu saja bukan hanya karena anak-anak dipenuhi jiwa yang lapang, tetapi juga tempat yang benar-benar membuat mereka tak terlepas dari alam.

            Di masa kanak-kanak di jaman dahulu, tentu saja taman itu nyata. Pepohonan, nuansa perkampungan yang asri, benar-benar membuat anak-anak betah di sekolah. Belum lagi waktu yang tak terbatas, artinya waktu sekolah ditentukan sendiri oleh siswanya.

            Ketika mereka mesti melanjutkan aktifitas dengan bermain, membantu orangtua, maka anak-anak ini tinggal pamit saja kepada guru dan kembali kepada kegiatan keseharian mereka.

            Anak-anak juga tak memerlukan seragam sebagai identitas yang diwajibkan. Mereka cukup mengenakan pakaian yang seadanya. Sebab di masa itu, sekolah memang tak menganggap identitas yang dipakai murid sebagai sesuatu yang mutlak.

            Seiring dengan bergantinya waktu, suasana sekolah pun berubah. Mau tak mau taman siswa yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara mesti mengikuti kemauan pemerintah di masa itu.

            Anak-anak pun mesti berseragam, sebagai identitas mereka, tempat belajar mereka pun berubah. Sekolah kemudian memerlukan meja, kursi untuk mendisiplinkan tubuh. Tubuh dan pikiran pun mesti dikondisikan, orang harus berkonsentrasi untuk belajar. Belajar tak boleh main-main.

            Kita pun semakin mahfum tatkala sekolah kemudian ditautkan dengan kemauan negara. Sejarah sekolah pun mesti bergesekan dengan kemauan kekuasaan. Semenjak era Soekarno, hingga era Jokowi, sekolah, kemudian mesti dikondisikan, diatur dan ditertibkan sedemikian rupa agar sejalan dengan konsep dan program pemerintah.

            Alhasil, pendidikan pun tak bisa bebas dari relasi kekuasaan. Pendidikan mesti ikut, dan nurut dengan kemauan penguasa. Buku-buku, guru-guru, hingga siswa pun menjadi obyek dari relasi kekuasaan negara.

            Bukan hanya tempat yang kemudian diatur sedemikian rupa, bangunan yang seragam, tata administrasi yang semakin rapi, sistem manajemen yang seragam, adalah bentuk-bentuk yang bisa kita lihat dari keseragaman sekolah.

            Sebab itulah, tak heran, ketika ada niatan dari mantan Mendikbud Anis Baswedan untuk mengembalikan sekolah kepada konsep sekolah yang dibawa oleh Ki Hajar Dewantara, ada kegembiraan dari masyarakat yang menyambutnya.

     Mulai dari upaya menggiatkan kembali literasi sekolah, sekolah yang menggembirakan, sampai pada peninjauan kembali hubungan keluarga dengan anak dan sekolah, hingga peningkatan kualitas “guru”.

            Tetapi kita merasakan bahwa upaya yang dilakukan oleh Anis Baswedan adalah sesuatu yang bersifat sistemik, berjangka panjang, dan tak bisa dirasakan langsung dalam jangkauan waktu yang pendek.

            Kita sadar, konsep pendidikan yang sudah terlanjur serba tertib, serba homogen, dan cenderung mengarah pada dehumanisasi ini tak bisa diubah dalam jangka waktu yang pendek.

            Sejak sekolah tak diartikan sebagai waktu luang, kita terlanjur terperosok pada jurang serta krisis kemanusiaan. Bila melihat perkembangan pendidikan di negeri kita yang semakin menuju masyarakat industrialis di kota-kota, sekolah kemudian dituntut untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

            Orang beranggapan dan optimis bahwa model sekolah sehari penuh menjadi alternatif dan solusi bagi kondisi masyarakat Indonesia ke depan. Sementara itu, di sisi lain, muncul banyak kajian yang memberi kritik terhadap penyelenggaraan sekolah seharian penuh. Mulai dari semakin berkurangnya waktu bermain anak-anak kita, beratnya buku pelajaran yang dipanggul mereka, sampai pada psikologi mereka yang tertekan ketika dihadapkan pada pelajaran dan pemberian materi selama sehari penuh.

            Mereka juga semakin tak peka dengan hal-hal yang berbau rumah, berbau keluarga, sampai pada lingkungan sosialnya. Model sekolah sehari penuh telah merenggut tak hanya jiwa anak yang merdeka, tetapi juga berbagai hal yang berkaitan dengan waktu mereka dengan keluarga, hingga hubungan mereka dengan alam.

            Bila di masa kecil saya dulu, saya masih mendapati kegiatan seharian yang menyenangkan diantaranya ; membantu orangtua mengurus ternak, hingga bermain di sungai serta alam sekitar. Kini hal itu tak bisa lagi dinikmati oleh anak-anak kita yang sekolah dengan model seharian penuh.

            Terlebih bila ada tugas dan PR yang mesti mereka kerjakan, mereka pun seperti ketakutan dan dipacu waktunya untuk menyelesaikan tugas dari gurunya. Sehingga aktifitas keseharian mereka lebih mirip seorang mahasiswa yang sedang sibuk-sibuknya. Padahal usia mereka baru duduk di Sekolah Dasar.

            Pengalaman saya mengajar di sekolah dengan model seharian penuh ini, bukan hanya guru yang benar-benar terporsir seharian penuh mengurus anak dan mengajar mereka. Guru-guru juga kerap mendapati protes dari wali murid tatkala anak mereka mengalami kecelakaan saat bermain di sekolah. Guru juga kerap mendapati protes tatkala siswa tak mendapatkan perkembangan yang baik di sekolahnya dari sisi akademis mereka.

            Siswa pun banyak yang berkisah bagaimana aktifitas mereka begitu padat, dan setelah pulang sekolah, mereka merasa kurang dalam bermain. Mereka juga dituntut untuk istirahat yang cukup agar tubuh mereka segar ketika masuk sekolah di hari berikutnya.

        Dari berbagai catatan kritis tentang model sekolah seharian penuh itulah, masyarakat, dan para pemegang kebijakan di pendidikan bisa meninjau ulang mengenai model penyelenggaraan sekolah “seharian penuh”.

            Tentu saja kita tak ingin merenggut jiwa anak-anak kita yang masih memerlukan banyak eksplorasi, masih memerlukan banyak waktu untuk memahami lingkungan keluarganya, dan lingkungan alam di sekitar mereka.

            Akhirnya, anjuran Mendikbud yang menyarankan orangtua menyekolahkan anak mereka ke sekolah model full-day bukan hanya dianggap sebagai sebuah kebijakan yang cenderung “ngawur”, tapi juga tak memperhatikan heterogenitas masyarakat Indonesia yang plural.

            Padahal, pendidikan, terlebih sekolah tak bisa mengabaikan aspek-aspek kultural dan aspek sosial masyarakat yang ada di Indonesia. Tentu saja model pendidikan yang ada di Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi hingga Papua, tak bisa disamaratakan dengan model sekolah seperti di Jakarta.

*) Penulis adalah Peminat Dunia Pendidikan dan Anak, Pengasuh MIM PK Kartasura