Pada hari Rabu, 19 September 2018 yang lalu, Media Indonesia menurunkan sebuah opini yang berjudul “Kelas Menengah Berpolitik Simbol” yang ditulis oleh Wasisto Raharjo Jati, peneliti di pusat penelitian politik LIPI (mediaindonesia.com 19/9/2018). Dalam opini tersebut, Wasisto menyatakan bahwa warga negara Indonesia saat ini memiliki konstruksi berpolitik berbasis simbol daripada ideologis. Hal itu bisa disimak dari munculnya berbagai indikator seperti agamais, merakyat maupun nasionalis. Ketiga simbol itu kini ramai diperbincangkan oleh warganet Indonesia di berbagai macam forum baik daring maupun luring.
Maraknya pemakaian simbol itu membuat wajah politik berubah menjadi politik simbol. Politik simbol terjadi dalam dua kalangan yaitu kalangan kelas elite yang terdiri dari para penguasa atau pejabat pemerintah dan kalangan kelas menengah yang terdiri dari seluruh anggota masyarakat biasa yang tidak mempunyai peran penting dalam sistem kekuasaan. Namun, dari kedua kalangan ini, kelas menengahlah yang paling dominan memainkan politik simbol ini.
Kaum elite pada dasarnya menggunakan simbol hanya untuk permainan dan adu strategi politik saja. Mereka menggunakan simbol politik sebagai alat pendulang suara. Ketika mereka mendapatkan kursi, simbol itu kemudian dilepaskan dan hanya menyisakan masyarakat sebagai korban.
Berbeda dengan kelompok elite tersebut, masyarakat kelas menengah justru lebih sensitif dengan politik simbol. Mereka berusaha untuk mengikatkan diri sebagai bagian dari gelombang politik simbol itu. Namun penting dicatat bahwa alih-alih untuk mendorong dialog, justru yang terjadi malah menjadi kalangan demagog. Masyarakat kelas menengah terjebak dalam euforia sekaligus pula menjadi histeria dengan pilihan simbol tersebut.
Berbagai macam peristiwa kekinian berusaha untuk dikaitkan dengan ketiga simbol yang disebutkan di atas yang ujungnya ialah saling merundung dan mengintimidasi satu sama lain. Berbagai macam ekspresi digital kemudian muncul seperti halnya meme dan tagar yang ditautkan dengan gambar atau karakter tertentu.
Salah satu tagar atau hashtag yang kini marak diperbincangkan oleh hampir seluruh warga masyarakat saat ini adalah #2019GantiPresiden. Tagar ini dibuat oleh para penentang presiden Jokowi. Tagar ini tentunya dibuat untuk mencegah Jokowi terpilih lagi pada pemilu tahun depan.
Meluas hingga ke dunia nyata, tagar ini bikin senewen para penyokong presiden. Hashtag tersebut menghiasi kaus yang di jual di pusat keramaian, dibuatkan lagu, bahkan sempat menjadi sebuah kalimat penutup di kuitansi sebuah restoran (Tempo.co 04/06/2018). Drone Emprit, pengukur dan penganalisis media sosial, mencatat respons pendukung gerakan tersebut telah mencapai 37 ribu cuitan. Pendukung Jokowi mengimbanginya dengan membuat #DiaSibukKerja, #2019TetapPresiden, dan belakangan #2019NantiPresiden.
Harus diakui bahwa para penentang presiden memanen popularitas lewat perang tagar. Sejumlah jajak pendapat menyebutkan proporsi mereka yang suka dan tak suka terhadap tagar itu relatif seimbang. Mereka yang suka umumnya menyatakan akan memilih Prabowo Subianto, lawan politik Jokowi jika pemilu diadakan sekarang. Saat ini, segala serangan terhadap kebijakan kontroversial terhadap pemerintah, ujung-ujungnya diarahkan ke tagar ganti presiden.
Jika kita cermati secara lebih seksama, sebetulnya ada yang dangkal dalam perang tanda pagar itu. Pertarungan politik, baik oleh pemerintah maupun oleh para penentangnya dilakukan lewat perangkat yang artifisial. Politikus penentang presiden mengambil jalan pintas. Alih-alih mengeritik suatu kebijakan dengan argumen yang kukuh, mereka justru menyederhanakan masalah lewat tanda pagar.
Dalam pandangan saya pribadi, #2019Ganti Presiden dapat dibaca dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang positif dan sudut pandang negatif. Dalam sudut pandang positif, tagar ini merupakan suatu bentuk kritik terhadap kinerja presiden Jokowi selama ini. Bisa jadi ada masyarakat yang merasa tidak puas dengan kinerja presiden Jokowi karena itu ia bisa saja diganti. Sementara dalam sudut pandang negatif, tagar ini merupakan suatu bentuk penyerangan dan pelecehan terhadap nama baik Jokowi. Tagar ini seolah-olah mau menunjukan bahwa Jokowi layak diturunkan dari kursi kekuasaannya sebagai presiden. Padahal, masih ada begitu banyak kesuksesan dan keberhasilan yang diraih oleh Jokowi selama masa pemerintahannya yang layak untuk diapresiasi.
Selain itu, tagar itu sebetulnya lebih merupakan sebuah permainan politik simbol dari sekelompok elite tertentu yang menentang presiden Jokowi. Dalam tagar itu, para elite pollitik oposisi tersebut menggunakan beberapa simbol tertentu yang menunjukan keburukan dari presiden Jokowi. Walaupun tidak secara langsung disebutkan dalam tagar, simbol-simbol itu sebenarnya termaktub juga di dalamnya.
Bisa jadi, jika diteruskan dalam bentuk yang panjang, tagar berbunyi: #2019GantiPresiden karena ia anti islam, atau bisa juga berbunyi: #2019GantiPresiden karena ia berasal dari etnis Tionghoa. Simbol-simbol keagamaan dan juga etnis dimainkan juga di sana walaupun tidak terlihat secara langsung. Bisa dikatakan, tagar itu adalah tema umumnya sedangkan pengembangan atau perluasan dari tema itu yang dikaitkan juga dengan simbol-simbol, dapat dibuat lebih banyak lagi.
Praktik politik simbol kemudian mengubah wajah politik menjadi sentimentalis. Hal ini ditegaskan oleh Budi Hardiman dalam bukunya yang berjudul Demokrasi dan Sentimentalitas (2018). Dalam bukunya tersebut, Hardiman menegaskan bahwa demokrasi kita saat ini telah dikuasai oleh sentimentalitas.
Seperti dibahas dalam sejarah kesusastraan dan dan filsafat, sentimentalitas tidak selalu negatif, karena kita manusia juga didorong oleh sentimen moral untuk berbuat baik. Charles Taylor misalnya menganggap sentimen sebagai sesuatu yang sangat penting untuk bertindak baik secara moral (Hardiman, 2018: 9). Namun, sentimentalitas yang masuk dalam problem demokrasi saat ini lebih dalam arti peyoratif sebagai “rasa persekutuan” yang mengancam fairness dalam prosedur demokratis. Identitas kolektif – bukan hanya agama melainkan juga suku, ras, golongan ataupun kategori-kategori kolektif lainnya – dapat menjadi sumber rasa persekutuan itu yang mencederai netralitas prosedur demokrasi jika dipakai untuk melayani kepentingan-kepentingan pencarian kekuasaan. Dalam arti ini, sentimentalitas jelas bukanlah sebuah keutamaan, melainkan sebuah korupsi berbahaya yang dapat mengarah pada brutalitas.
Politik simbol yang nampak lewat penggunaan tagar jelas bukan merupakan praktik politik etis. Memang banyak orang berdalih bahwa tagar itu merupakan suatu bentuk kebebasan berekspresi. Namun, ekspresi itu bisa dikatakan ekspresi yang berlebihan sebab yang disentil adalah simbol-simbol keagamaan. Politik simbol itu juga lebih dipicu oleh rasa benci. Oleh karena itu, politik simbol tidak boleh ditampilkan di atas panggung perpolitikan kita. Para politikus yang bersaing dalam perebutan kekuasaan hendaknya bersaing dengan cara-cara yang sehat dan wajar. Itu berarti, para politikus itu dituntut untuk mampu membuktian kualitas pribadinya di hadapan masyarakat.
Sebagai warga masyarakat, kita juga hendaknya tidak mudah terpengaruh oleh simbol-simbol politik yang digunakan oleh para politikus baik melalui media sosial maupun secara langsung. Kita harus berpikir kritis terhadap berbagai simbol politik itu dan tidak mudah terpancing emosi. Dengan itu, wajah demokrasi kita akan menjadi lebih baik.
Belum ada tanggapan.